Jump directly to the content

Your Sun

TOP
Ki Hajar Dwantoro - Sekolah Taman

Siswa : Resistensi Kultural Terhadap Kolonialisme

Mengapa SS atau KHD mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922? Menurut KHD, pendidikan adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat.

Ki Hajar Dwantoro - Sekolah Taman Siswa : Resistensi Kultural Terhadap Kolonialisme

Dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Jiwa populis KHD sudah mendasarinya untuk menyatu dengan rakyat, sehingga meski beliau keturunan bangsawan yang pada waktu itu terdapat jurang yang lebar dengan kehidupan wong cilik, tetapi beliau berusaha menutup celah itu. Sebuah kehidupan yang demokratis yang bisa dinikmati rakyat banyak (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979: 98-194).

Gagasan mendirikan sekolah atau pendidikan berasal dari sarasehan (diskusi) tiap hari Selasa-Kliwon. Peserta diskusi sangat prihatin (menderita batin) terhadap keadaan pendidikan kolonial. Sistem pendidikan kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik diperlukan lawan tanding, yaitu pendidikan yang humanis dan populis, yang memayu hayuning bawana (memelihara kedamaian dunia).

Lalu bagaimana cara KHD merealisasikan cita-citanya? Tentu metode pengajaran kolonial yang harus diubah, yaitu dari sistem pendidikan “perintah dan sanksi (hukuman)” ke pendidikan pamong. Pendidikan kolonial didasarkan pada diskriminasi rasial yang di dalamnya sudah terdapat pemahaman kepada anak-anak bumiputra yang menderita inferioritas. Kondisi seperti ini harus diubah dari pendidikan model ”perintah dan sanksi”, meski pemerintah kolonial sendiri menggunakan istilah santun “mengadabkan “ bumiputra tetapi dalam praktek cara-cara kolonial yang tidak manusiawi tetap berjalan.

Untuk merealisasikan gagasan itu KHD membuat wadah yang waktu itu disebut “Nationaal Onderwijs Taman Siswa”, sebuah wadah pendidikan nasional, sebuah gagasan yang sudah mencakup seluruh bangsa Indonesia (nation wide). Sungguh sangat luar biasa bahwa pendidikan harus menyeluruh ke anak bumiputra alias bangsa Indonesia yang dalam istilah politik disebut nasional.

Menurut KHD pendidikan yang mengena kepada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Tiga hal inilah dasar jiwa KHD untuk mendidik bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan. Pengalaman yang diperoleh dalam mendalami pendidikan yang humanis ini dengan menggabungkan model sekolah Maria Montessori (Italia) dan Rabindranath Tagore (India). Menurut KHD dua sistem pendidikan yang dilakukan dua tokoh pendidik ini sangat cocok untuk sistem pendidikan bumiputra. Lalu dari mengadaptasi dua sistim pendidikan itu KHD menemukan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter, yaitu Patrap Guru, atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat (Ki Hadjar Dewantara,1952: 107-115).

Perilaku guru dalam mendidik murid atau anak bangsa menjadi pegangan dan modal utama sehingga KHD menciptakan istilah yang kemudian sangat terkenal, yaitu:

  • Ing ngarsa sung tulada (di muka memberi contoh),
  • Ing madya mangun karsa (di tengah membangun cita-cita),
  • Tut wuri handayani (mengikuti dan mendukungnya) (Haidar Musyafa, 2015).
Perilaku guru TS ini diterapkan di semua jenjang Pendidikan TS: Taman Indria (Taman Kanak-kanak), Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman Madya (SMA), dan Taman Guru (Sarjana Wiyata). Patrap guru yang meliputi semua jenjang pendidikan TS merupakan manifestasi resistensi kultural karena berpusat pada sikap yang berlawanan (antitesis) dengan sikap guru dalam pendidikan kolonial. “Tut wuri handayani” dijadikan motto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Perkembangan sekolah TS 1922-1930 cukup menggembirakan dalam merespon represi pemerintah kolonial. Selama delapan tahun sejak 1922 terjadi perkembangan sekolah TS di nusantara, dari Aceh sampai Indonesia Timur berdiri 30 cabang dan Pusat Persatuan Pengurus TS tetap di Yogyakarta. TS tetap memegang Azas TS (1922) dan Dasar TS (1947) yang sebenarnya saling berhubungan dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Ki Mangun Sarkara meneruskan cita- cuta dan mengaplikasikan gagasan pendidikan TS. Hanya saja Pendidikan TS tidak seperti jaman kolonial, sekarang TS harus membiayai dana pendidikan sendiri dan orientasi masyarakat sudah berubah karena dana belajar dari masyarakat yang makin berkurang. Namun demikian, TS masih merupakan motor dan jiwa penggerak sekolah swasta di Indonesia dengan swadaya, swausaha, dan swakelola. Semangat kebangsaan, semangat kerakyatan dan keluhuran pekerti sebagai pegangan budaya Timur tetap terpancarkan dari TS.

Perluasan Perguruan Taman Siswa dan Pernyataan Azas TS 1922

Berdirinya Perguruan TS bukan sebagai institusi tanpa memiliki azas yang bermakna bagi ciri khas bangsa Timur yang membedakan dengan bangsa Barat, lebih-lebih lagi mengenai filsafat dan pemikiran ketimuran. Azas TS memuat perdebatan internal dalam kongres BU dan juga perdebatan sesama pemimpinnya. Hasil perdebatan itu memperkuat pernyataan azas TS (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979: 99-100) yang berisi tujuh pasal:

  • Pasal 1 dan 2 tentang dasar kemerdekaan setiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Ini dimaksudkan agar murid- murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam tertib bersama. Pasal 1 termasuk kodrat alam dan kemajuan berjalan kodrati alias evolusi. Dasar ini yang mewujudkan sistem “among”, artinya guru-guru meski di belakang tetapi mempengaruhi dan memberi jalan kepada anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang kemudian terkenal dengan istilah “Tut wuri handayani”. Selain itu, guru bisa memotivasi dan menginovasi pikiran murid dan sekaligus memberi contoh.
  • Pasal 3 mencakup kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Penyesuaian diri dan hidup kebarat-baratan menimbulkan berbagai kekacauan. Pendidikan Barat mementingkan kecerdasan dan melanggar dasar-dasar kodrati dari kebudayaan sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat memberi kepuasan. Inilah yang disebut dasar Kebudayaan.
  • Pasal 4 berisi dasar kerakyatan, bahwa pengajaran harus diperluas dan tidak hanya sekelompok kecil masyarakat.
  • Pasal 5 merupakan azas sangat penting bagi semua orang yang ingin mngejar kemerdekaan hidup. Azas ini mendasari kemandirian.
  • Pasal 6 berisi syarat-syarat mengejar kemerdekaan dengan sistem mandiri.
  • Pasal 7 mengharuskan keikhlasan lahir batin bagi guru- guru untuk mendekati anak didik.

Tujuh pasal ini bisa disebut sebagai “manifes yang penting” dan abadi. Pemimpin TS yang lain, Sarmidi Mangunsarkoro, menyebut pernyataan azas itu sebagai “lanjutan dari cita-cita SS yang terhimpun dalam kelompok rohani Nationale Indische Partij (1919-1921) yang merupakan gerakan kebatinan dan kebebasan”.


 

Artikel Ki Hajar Dewantara Lainnya