Jump directly to the content

Your Sun

TOP
Ki Hajar Dwantoro - Munculnya

Pemikiran Politik: Kemajuan dan Kesetaraan

Salah satu bagian penting politik kolonial yang dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah.

Ki Hajar Dwantoro - Munculnya Pemikiran Politik: Kemajuan dan Kesetaraan

Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan dan peran sosial-politik kolonial yang menghegemoni semua bidang kehidupan kolonial (Ki Hajar Dewantara, 1952: 108-104; Sartono Kartodirdjo, 1967). Pemerintah kolonial yang diidentifikasikan sebagai penguasa otomatis mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada orang bumiputera baik secara material dan spiritual. Hal-hal inilah yang mendukung perasaan superioritas sebagai penjajah, pemerintah kolonial berhak mengatur inferoritas bumiputra.

Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah usaha KHD untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah kolonial dipertahankan. Oleh karena itu pemikiran politik KHD dilakukan dengan multifaset, bukan hanya bidang politik melulu tetapi juga sosial dan kultural.

Diskriminasi menengarai perbedaan fisik dan kultural. Mereka merasa sebagai bangsa yang memiliki ras Arya yang mempunyai peradaban tinggi di Eropa dibawa sampai ke koloni. Sebagai ras yang hebat dan kuat mampu menaklukkan lautan luas dan menjajah serta menguasai bumiputera yang lebih rendah peradabannya. Orang-orang bumiputera yang berperadaban rendah harus diadabkan. Oleh karena itu, kolonialisme sering berkedok mengadabkan bangsa lain meski sebenarnya berisi pemerasan, pembedaan, dan penguasaan. Meski demikian bangsa Barat termasuk Belanda bersiteguh mengatakan perlawatannya ke dunia Timur merupakan mission sacrée alias tugas suci untuk mengadabkan bangsa-bangsa Timur termasuk Indonesia. Ada sekian banyak dalih untuk melegalkan tindakannya di dunia Timur, yaitu dengan menyebutnya white man’s burden, yang tidak lain sepertinya itu semua merupakan tugas atau beban orang bule di dunia Timur (Sartono Kartodirdjo, 1967). Memang sangat luar biasa mengemas kepentingannya rapi dengan istilah yang memiliki rasa perikemanusiaan yang sangat tinggi. Namun, prakteknya di koloni jauh panggang dari api. Pemerintah kolonial dengan aparat kolonialnya berperilaku menyimpang dari cita-cita awal untuk mengadabkan bangsa Timur. Praktek-praktek diskriminasi, kekerasan, penekanan, kecurangan, korupsi dan sejenisnya sangat tidak mengenakkan perasaan orang bumiputra. Ketidakpuasan menyelimuti semua perasaan etnik-etnik di koloni yang menginginkan kehidupan setara antara penjajah dan terjajah baik sosial maupun politik (Suwardi Suryaningrat, 1918).

Dari latar belakang kehidupan sosial-politik inilah pikirannya jauh ke depan yaitu bagaimana caranya orang-orang bumiputra yang terpinggirkan ini mendapat kesempatan untuk mendapat kesetaraan secara sosial-politik dalam masyarakat kolonial. Memang secara tidak langsung di lingkungan Pakualaman sudah terbentuk cultuur-milieu berupa lingkungan kultur yang maju yang didukung oleh para elite Pakualaman (Shiraishi, 1991: 38, 56-58, 110).

Sebagai contoh adalah Pangeran Ario Notodirodjo, putra Paku Alam V, seorang elite terkemuka Ketua Budi Utomo (1911) yang juga melakukan pembaruan di lingkungan Pakualaman dan bisa disebut salah seorang pelopor pergerakan nasional Jawa. Juga RM Surjopranoto, putra GPH Suryaningrat dan kakak SS, mendirikan sekolah Adhi Dharmo. Dalam kariernya sebagai pemimpin bumiputra Suryopranoto sangat membela nasib buruh sehingga dikenal sebagai “Raja mogok”. Bagi buruh, mogok adalah senjata utama untuk menuntut perbaikan sosial-politik, meski dia harus keluar-masuk penjara (Shiraishi, 1991: 220-224).

Secara umum lingkungan elite Pakualaman sudah membangun kemajuan untuk masyarakat lokal Jawa, mencari kesetaraan dalam masyarakat kolonial yang mempunyai kandungan unsur demokrasi dalam politik dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat kecil pada umumnya. Sebagai kelanjutan perjuangan keluarga Pakualaman adalah perjuangan di bidang pendidikan pada umumnya. Pendapat seorang sosiolog mengatakan bahwa pendidikan adalah dinamite yang dapat menghancurkan struktur masyarakat kolonial yang rigid. Disamping itu tentunya paska kemerdekaan, pendidikan tetap menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

 

Artikel Ki Hajar Dewantara Lainnya